MPPHI Minta Kapolda Periksa Dugaan Pelanggaran Etik
MPPHI menilai dugaan munculnya narasi bernuansa rasial menjadi persoalan yang lebih serius karena dapat memperlebar jarak antara aparat dan masyarakat.
“Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat, tidak pantas seorang ajudan gubernur memproduksi narasi rasis sebagai upaya membungkam masyarakat,” tegas Nurlette.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Karena itu, gubernur maupun perangkat yang mendampinginya harus mampu menerima kritik dan koreksi masyarakat secara dewasa.
“Sejak seorang pejabat diambil sumpah dan janjinya, sejak saat itu pula jabatan tersebut menjadi milik publik untuk dikoreksi. Pejabat negara harus hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan menjadi raja bagi segelintir aristokrat dalam singgasana kekuasaan,” katanya.
Atas dasar itu, MPPHI meminta Pangdam Pattimura turun tangan dan memastikan dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
Nurlette merujuk UU TNI dan sumpah prajurit, yang antara lain mengatur kewajiban anggota TNI menjaga kehormatan profesi serta menghormati harkat dan martabat manusia.











