Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Leverne Alvin Tuasuun, belum memberikan penjelasan terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan Porostimur.com melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum memperoleh tanggapan.
Redaksi menegaskan bahwa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan hasil audit administrasi keuangan dan bukan merupakan putusan yang menyatakan adanya tindak pidana. Porostimur.com tetap membuka ruang hak jawab kepada Sekda Kabupaten SBB maupun pihak-pihak terkait lainnya. Apabila penjelasan resmi disampaikan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
