“Jangan sampai seseorang dikenakan tuduhan atau pasal yang lebih berat atas perbuatan yang tidak dilakukannya,” ujarnya.
Menurut Harun, persidangan merupakan ruang untuk menguji seluruh tuduhan berdasarkan alat bukti yang sah. Karena itu, setiap tindakan dan peran masing-masing terdakwa harus dipisahkan secara jelas.
Perkara Berawal dari Polemik Pembangunan Yon TP
Perkara dugaan penganiayaan tersebut disebut berkaitan dengan polemik pembangunan Yon TP di wilayah tersebut. Persoalan itu kemudian berkembang hingga terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan pada Februari 2026.
Y.P. dan D.M. selanjutnya menjalani proses hukum dan telah ditahan sejak 29 April 2026.
Dalam persidangan, kuasa hukum berharap Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh peran masing-masing terdakwa, tindakan yang benar-benar dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.
Harun menilai, pembuktian harus bertumpu pada fakta yang benar-benar terungkap di persidangan, bukan semata-mata pada konstruksi awal perkara.
“Kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa dan akibat yang benar-benar muncul dari tindakan mereka sebagai bagian dari pertimbangan dalam memutus perkara,” tutup Harun.
Perkara tersebut hingga kini masih dalam proses persidangan. Status bersalah atau tidaknya para terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan.
