“Kami ingin kejelasan. Apakah benar tarif ini diberlakukan penuh kepada pasien? Apa dasar perhitungannya? Dan apakah ada kebijakan pembebasan untuk masyarakat tidak mampu? Ini harus dibuka secara transparan,” ujarnya.
DPRD menegaskan bahwa pelayanan kesehatan, terlebih dalam kondisi darurat, merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi. Jika terbukti kebijakan ini memberatkan masyarakat, DPRD mendesak agar Perda tersebut segera dievaluasi dan direvisi.
Polemik ini pun memantik perhatian publik, terutama warga di tiga kecamatan terluar Kota Ternate, yang berharap pemerintah benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penarik retribusi di tengah situasi genting. (red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









