GMKI menilai pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari wilayah pedalaman, tetap memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat.
Jika Tak Ada Klarifikasi, GMKI Siapkan Langkah Hukum
GMKI Cabang Ambon memberikan waktu 1×24 jam kepada Pemprov Maluku untuk memberikan penjelasan resmi mengenai peristiwa tersebut.
Jika tidak ada respons, GMKI menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dengan menyerahkan sejumlah bukti, antara lain rekaman video, kronologi kejadian, keterangan mahasiswa serta saksi-saksi.
“Ini bukan ancaman, tetapi langkah hukum yang akan kami tempuh agar peristiwa tersebut diperiksa secara objektif,” tegas Renno.
GMKI juga meminta aparat penegak hukum menilai secara independen apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
Organisasi mahasiswa itu memastikan tidak akan berhenti setelah laporan dibuat. GMKI menyatakan akan mengawal proses hukum hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Bagi GMKI, persoalan ini bukan sekadar tentang sebuah surat yang gagal disampaikan kepada gubernur. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat dari wilayah pedalaman yang datang membawa aspirasi.









