“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah, bukan musuh. Kalau aspirasi dibalas dengan kemarahan dan kata-kata yang merendahkan, maka yang dipertontonkan bukan ketegasan pemerintah, tetapi kegagalan menjaga etika kekuasaan,” kata Renno.
GMKI menegaskan, apabila surat memang tidak dapat diberikan langsung kepada gubernur karena alasan protokol, pemerintah semestinya menjelaskan mekanismenya dan memastikan aspirasi tersebut tetap memiliki jalur untuk disampaikan.
Peristiwa tersebut dinilai semakin sensitif karena terjadi tepat pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ketika pesan tentang penghormatan terhadap warga negara dan persamaan hak seharusnya menjadi bagian penting dari semangat kemerdekaan.
Kini, GMKI Cabang Ambon menunggu respons Pemprov Maluku dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak ada klarifikasi, langkah hukum disebut akan menjadi pilihan berikutnya.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









