Soroti Dugaan Pelanggaran Regulasi, Hena Hetu Desak Audit Tarif Transportasi Laut Maluku

oleh -41 Dilihat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu Alteredik Sabandar, ST., mempertanyakan kesesuaian antara jenis kapal, fungsi pelabuhan, serta dasar hukum pengoperasian kapal tersebut.

Menurut organisasi tersebut, angkutan laut dan angkutan penyeberangan memiliki rezim hukum berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021.

Alteredik menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara serius. Sebab, jika terdapat pengoperasian kapal yang tidak sesuai dengan rezim perizinan dan ketentuan teknis yang berlaku, persoalannya tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pelayaran.

Hena Hetu: Bukan Tuduh Individu, tapi Soroti Dugaan Pembiaran

Alteredik juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan operator dibandingkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Ia menjelaskan, penggunaan istilah “mafia transportasi” dalam pernyataan Hena Hetu tidak dimaksudkan sebagai tuduhan pidana terhadap individu tertentu.

Istilah tersebut, kata dia, digunakan untuk menggambarkan dugaan pola pembiaran terhadap persoalan regulasi transportasi yang dinilai berlangsung berulang.

Baca Juga  Arce Latupeirissa Pimpin PUSAKA Haria Periode 2026–2031, Perkuat Persaudaraan dan Generasi Muda

“Kami tidak sedang menuduh individu tertentu sebagai mafia. Yang kami soroti adalah dugaan pembiaran sistemik terhadap pelanggaran regulasi transportasi yang terus berulang,” tegasnya.

Karena itu, DPP Hena Hetu mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku bersama regulator transportasi melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh skema tarif angkutan laut dan penyeberangan.

No More Posts Available.

No more pages to load.