Rahman meminta Kementerian PU tidak sekadar menunggu polemik berkembang di ruang publik, tetapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PPK yang namanya disebut dalam pemberitaan.
Menurutnya, pencopotan dari jabatan dapat dipertimbangkan sebagai langkah administratif apabila ditemukan dasar dan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Tagihan Rp401 Juta dan Dugaan Relasi Kontraktor-Pejabat
Polemik ini sebelumnya mencuat melalui pemberitaan RRI Ambon pada 21 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, terungkap dugaan tagihan pelayanan hiburan malam di Kota Ambon yang nilainya mencapai lebih dari Rp401 juta dan dikaitkan dengan seorang PPK berinisial EH.
Pemberitaan itu menyebut adanya dugaan fasilitas hiburan yang dinikmati pejabat tersebut dari pihak kontraktor, termasuk seseorang berinisial H yang dikaitkan dengan PT Mutu Utama Konstruksi (MUK).
Pemilik tempat hiburan berinisial W disebut telah menempuh jalur hukum setelah tagihan tersebut tidak kunjung diselesaikan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai kontraktor lain berinisial A yang disebut bersedia menanggung pembayaran tagihan tersebut. Padahal, kontraktor itu dikabarkan sedang menangani paket pekerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang melibatkan PPK bersangkutan.
