Dengan begitu, persoalan tidak berkembang menjadi tudingan sepihak.
Pemdes Diminta Buka Data, Jangan Sampai PAD Hanya di Atas Kertas
Bagi masyarakat, transparansi menjadi kunci untuk memastikan potensi ekonomi dari Kairatu Beach benar-benar memberikan manfaat bagi desa.
Sumber mempertanyakan bagaimana PAD desa dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan apabila masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai pendapatan yang bersumber dari objek wisata tersebut.
“Jangan sampai PAD desa hanya menjadi angka di atas kertas, sementara masyarakat tidak pernah mengetahui berapa yang diterima dan bagaimana pengelolaannya,” ujar sumber.
Karena itu, Pemerintah Desa Kairatu dinilai perlu membuka dokumen yang berkaitan dengan penerimaan desa dari sektor pariwisata.
Dokumen seperti APBDes, laporan realisasi APBDes, peraturan desa, dokumen kerja sama, dasar pemungutan pajak atau retribusi, serta bukti penerimaan dapat menjadi pijakan untuk mengetahui apakah benar terdapat hak desa dari aktivitas Kairatu Beach.
Jika tidak ada penerimaan, perlu dijelaskan pula alasannya.
Sebaliknya, jika ada penerimaan tetapi belum tercatat atau belum disalurkan sesuai mekanisme, persoalan tersebut perlu segera dibenahi.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka, tetapi juga jejak administrasi yang dapat diperiksa.
