Upah Minimum Kota Ambon Ditetapkan Rp 2.731.502, Naik Sekitar 3,22%

oleh -156 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Steiven Patty mengatakan bahwa Upah Minimum (UM) Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuannya di tahun 2022, naik dari Rp 2.643.387 menjadi Rp 2.731.502, atau sekitar 3,22%.

Dewan Pengupahan Kota Ambon telah melaksanakan rapat untuk penetapan penyusunan UM Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuan nya di tahun 2022.

Dari hasil rapat penyusunan tadi, Dewan Pengupahan sepakat untuk penetapan UM Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp 2.731.502 nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen, dari  UM Kota Ambon tahun 2020.

“Dari nilai Rp 2.643.387, atau ada kenaikan Rp 88.115,” terangnya di Balai Kota Ambon, Rabu (24/11/2021).

Kadis mengatakan, untuk penetapan UM Kota Ambon ini, mengacu dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang upah.

Baca Juga  Ini Dia, Daftar Nama Obat yang Merusak Ginjal

Dikatakan, dalam penetapan UM, indikator yang digunakan dalam Dewan Penetapan Upah itu adalah  pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas harga untuk Provinsi Maluku, termasuk  jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja, dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020.

Dalam Dewan Pengupahan itu ada  unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik.

“Karena  di dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 , harus ada data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini statistik kota, sehingga data-data  tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan lain-lain,  yang dipakai dalam  rumus penetapan upah minimum kota,” katanya.

Baca Juga  Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura

Setelah ada kesepakatan UM Kota Ambon, sebesar Rp 2.731.502,- Kadis mengatakan nantinya akan diusulkan ke Walikota Ambon untuk minta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku.

“Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan,” katanya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.