Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah menerima masukan masyarakat terkait pembayaran pungutan resmi yang masih dilakukan secara tunai. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian uang retribusi masuk ke kas daerah.
“Dengan mendigitalkan semua lini, maka kita akan terbantu. Selama ini ada masukan terkait pungutan resmi yang dilakukan secara tunai dan menimbulkan tanda tanya di masyarakat apakah dana tersebut masuk ke kas daerah atau tidak. Melalui sistem nontunai ini, kita memastikan apa yang disumbangkan masyarakat tepat sasaran dan dikelola secara transparan,” ujar Bodewin.
Lindungi Nelayan dari Praktik Tengkulak
Selain meningkatkan transparansi penerimaan daerah, penerapan sistem pembayaran nontunai melalui Sirip Ikan juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekonomi nelayan lokal.
Bodewin mengingatkan kembali tujuan awal pembangunan dan peresmian TPI Arumbai pada 2022 silam. Kehadiran fasilitas tersebut sejak awal dirancang untuk melindungi nelayan dari praktik tengkulak maupun sistem ijon yang kerap merugikan mereka.
Dengan sistem pelelangan yang terintegrasi dan didukung pembayaran digital, pemerintah berharap aktivitas transaksi perikanan berlangsung lebih terbuka, sehingga nelayan memperoleh harga yang wajar dan kepastian dalam setiap transaksi.











