Dokumen yang perlu ditelusuri antara lain APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengadaan, bukti pembayaran, kuitansi, spesifikasi barang, jumlah barang, harga satuan, hingga daftar penerima manfaat.
Pemeriksaan dokumen kemudian perlu dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Rumahlatu, langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah barang yang tercatat dalam laporan pertanggungjawaban benar-benar dibeli, sesuai spesifikasi, jumlahnya terpenuhi, dan telah diserahkan kepada masyarakat sebagaimana perencanaan.
Inspektorat juga diminta membandingkan nilai pengadaan yang tercantum dalam dokumen dengan harga riil barang pada saat kegiatan dilaksanakan.
Jika terdapat selisih signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar, kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pemeriksa.
“Yang kami minta adalah pemeriksaan secara terbuka dan objektif. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan hasil pemeriksaannya. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran atau kerugian, harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” kata Rumahlatu.
Warga Minta Hasil Pemeriksaan Dibuka ke Publik
Forum Peduli Warga Desa Kairatu juga meminta pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administratif.
Inspektorat didorong turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan, jumlah, spesifikasi, serta penerima alat tangkap ikan yang tercatat dalam dokumen pengadaan.








