Menurut forum, pemeriksaan semacam itu dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses pengadaan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Jika dari pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, Inspektorat diminta menghitung secara jelas potensi kerugian yang mungkin timbul.
Pemeriksaan setidaknya harus menjawab berapa anggaran yang dialokasikan, berapa nilai pengadaan sebenarnya, berapa jumlah barang yang dibeli, serta apakah terdapat selisih yang berdampak terhadap keuangan desa.
Apabila pemeriksaan resmi menemukan kerugian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan. Sementara jika ditemukan indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Rumahlatu menegaskan desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu.
Menurutnya, masyarakat hanya membutuhkan kepastian mengenai penggunaan anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa.
“Biar terang, apakah benar ada mark-up atau tidak,” tegasnya.
Forum berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jika pengadaan dinyatakan sesuai, hasil tersebut juga harus menjadi penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi.








