“Semua tempat itu punya nilainya harus sama. Sama dalam pengertian distribusi berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan seterusnya,” kata Watubun.
Watubun Ingatkan Penggunaan Pinjaman Sesuai Ketentuan
Selain persoalan distribusi, Watubun meminta pemerintah daerah menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman SMI sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, pembiayaan tersebut lebih diarahkan untuk kegiatan yang telah berjalan atau bersifat eksisting. Dengan waktu pelaksanaan 2026 yang semakin terbatas, pemerintah daerah diminta menghitung secara cermat kemampuan pelaksanaan program hingga akhir tahun.
“Alokasi waktu yang tersedia tidak lagi lama. Kita hitung dari Oktober sampai Desember,” demikian penekanan Watubun dalam pembahasan terkait pembiayaan tersebut.
Karena itu, DPRD Maluku akan mencermati alokasi sekaligus penggunaan pembiayaan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Watubun juga meminta pembahasan APBD Perubahan 2026 segera dituntaskan. Batas waktu persetujuan dan penetapan APBD Perubahan disebut hingga 30 September 2026.
“Pembahasan APBDP 2026 segera dituntaskan, mengingat batas waktu yang ditetapkan Kemendagri adalah 30 September 2026. Pengalokasian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 tetap harus disusun secara jelas, termasuk penggunaan sumber pembiayaan dari pinjaman daerah,” katanya.











