16 Tahun Tak Diperhatikan, Hipma-Sulbar Demo di Kantor Bupati Kepulauan Sula

oleh -51 views
Link Banner

@porostimur.com | Sanana: Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Himpunan Pelajar Mahasiswa Sulabesi Barat (HIPMA SULBAR) Senin (15/7) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

Mereka mendesak pemerintah daerah agar memperhatikan kondisi jalan menuju Kecamatan Sulabesi Barat yang kini dalam kondisi rusak parah.

Irwan Fokatea, salah satu koordinator aksi, dalam orasinya mengatakan, jalan poros Sulabesi Barat, sudah banyak meminta korban jiwa akibat kecelakaan yang sering terjadi.

“Orang tua dan saudara-saudara kami, sudah banyak yang menjadi korban, bahkan ada yang meninggal dunia, akibat kondisi jalan yang sangat paràh di Sulabesi Barat”, teriaknya dalam orasi.

Link Banner

Puluhan massa yang datang dengan menggunakan truk dan sepeda motor itu, sempat terlibat keributan dan aksi dorong-dorongan dengan Satpop PP, serta sejumlah ASN.

Baca Juga  Dandim 1509/Labuha Sambangi Koramil 1509-01/Bacan

Mereka bahkan sempat masuk ke dalam gedung, sebelum di usir keluar oleh puluhan ASN dan Sapol PP.

Aksi para pemuda dan mahasiswa ini mendapat dukungan dari akademisi STAI Babussalam Sanana, Syahrul Takim.

Kepada porostimur.com, Syahrul mengatakan, secara pribadi, sebagai generasi (lea seb) “matahari terbenam” dirinya memberikan apresiasi kepada teman- teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Sulabesi Barat (HIPMA SULBAR) yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulabesi Barat.

“Perlu di ingat bahwa Sulabesi Barat juga bagian dari Kepulauan Sula. Lihatlah fakta pembangunan di Kepulauan Sula sudah berusia 16 tahun, tapi kecamatan ini kurang mendapat perhatian serius seperti listrik saja baru aktif di 2018 kemarin, belum lagi di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur jalan dan jembatan”, paparnya.

Baca Juga  Satgas Yonif RK 732/Banau Temukan 6 Bom Rakitan Sisa Konflik di Saparua

Syahrul menambahkan, banyak korban akibat kondisi jalan sudah menjadi berita yang mestinya mengetuk hati pemerintah tanpa ada dalih alasan status jalan adalah tanggung jawab pemerintah propinsi. (raks)