Pemprov Maluku usulkan 5 ranperda

oleh -50 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Melancarkan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyampaikan 5 buah rancangan peraturan daerah (ranperda), dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku, Kamis (16/8).

Kelima ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, Ranperda tentang Pegelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Gubernur Maluku, Said Assagaff, dalam sambutannya, menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda).

Karena itu, akunya, pihaknya diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

”Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemda telah melakukan berbagai kebijakan daerah dan pembangunan guna percepatan kesejahteraan rakyat dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga  Dua Bupati ini Bilang Dana Otsus Papua yang Berakhir Tahun Depan Tak Maksimal

Dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional, jelasnya, seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah pusat.

Dimana, dampak yang timbul terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini Perda Provinsi Maluku.

Untuk itu, akunya, ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, secara susbtansial merupakan konsekuensi dari perubahan pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dimana, pengalihan urusan pemerintahan khususnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tetapi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

”Dengan demikian, Pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar tidak dapat berlaku dan harus dicabut,” jelasnya.

Baca Juga  Layak Dicoba, Lomba Tatap Foto Mantan Terlama

Diakuinya, ranperda tentang Perumahan dan Permukiman secara substansial merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib pelayanan dasar bagi pemda.

Dimana, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyusunan kebijakan strategis daerah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.

Sedangkan ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, jelasnya, secara substansial kebijakan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur untuk memberikan arah dan landasan bagi pemda secara terpadu dan berkelanjutan guna kemanfaatan dan kepentingan pembangunan daerah kedepan.

Sedangkan ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, terangnya, pengaturan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk menyelaraskan substansi berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemprov, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Mendagri Nomor 188.34-34-4767 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei Tahun 2016.

Baca Juga  Gelar RDP Soal Dugaan Penyelewengan DD, Komisi I DPRD Halbar Minta Inspektorat Bertindak

”Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, bahwa secara substansial perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk menyesuaikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta didasarkan pula pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.34-34-8963 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan,” pungkasnya. (pt-01)