Porostimur.com, Ambon – Ketua Saniri Negeri Porto Jacob Tetelepta, angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang digelar sekelompok masyarakat yang dikoordinir Julius Nanlohy di depan Kantor Kecamatan Saparua, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan, tuntutan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Saniri Negeri Porto tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta mengingatkan semua pihak untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait penetapan Raja Definitif Negeri Porto.
Soal Jabatan Ketua Saniri
Tetelepta menjelaskan, dirinya diangkat sebagai Ketua Saniri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tengah. Karena itu, proses pemberhentian juga harus melalui mekanisme yang sama dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya diangkat melalui SK Bupati. Jika diberhentikan, juga harus melalui SK Bupati dan berdasarkan aturan yang jelas, bukan sekadar tuntutan tanpa dasar hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa Negeri Porto merupakan negeri adat yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat disamakan dengan Saniri Negeri.
Menurutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tidak terdapat aturan yang mengharuskan Ketua Saniri diberhentikan karena berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
