Porostimur.com, Jakarta – Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian Komite Pemilih Indonesia (KIPP). Lembaga tersebut mendesak aparat penegak hukum memperluas penyidikan untuk menelusuri kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan negara bagi kepentingan politik, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Koordinator KIPP Jeirry Sumampow, menilai perkara yang kini ditangani kepolisian tidak boleh hanya dilihat sebagai kasus pidana yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Menurutnya, penyidikan juga perlu mengungkap kemungkinan penyalahgunaan teknologi pengawasan untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok masyarakat dan aktor politik.
Pandangan itu disampaikan Jeirry dalam diskusi bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman terhadap Integritas Pemilu di Kedai Utan Kayu, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
“Tidak cukup dilihat sebagai kasus pidana yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Dugaan penyalahgunaan instrumen negara untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai kelompok masyarakat juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Jeirry menyoroti keterangan penyidik mengenai dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
