Formapas Malut Desak Polri Bongkar Dugaan Penyimpangan Tata Kelola Tambang

oleh -7 Dilihat
Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menegaskan pendataan perusahaan tambang tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif. Menurutnya, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan.

Porostimur.com, Ternate – Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pendataan terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia. Organisasi mahasiswa tersebut sekaligus mendesak aparat penegak hukum memperkuat pengawasan dan membongkar potensi penyimpangan tata kelola pertambangan, khususnya di Maluku Utara.

Dukungan ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara.

PP Formapas Malut menilai langkah Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) merupakan momentum penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara serta masyarakat.

Baca Juga  Demam Dasco dan Peran Kewapresannya

Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menegaskan pendataan perusahaan tambang tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif. Menurutnya, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan.

“Formapas Malut mendukung langkah Polri. Namun, kami mendorong agar kebijakan pendataan dan pengawasan ini dilaksanakan secara serius, transparan dan menyeluruh. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di Maluku Utara, justru lebih banyak dinikmati oleh kepentingan perusahaan daripada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat,” tegas Riswan.

No More Posts Available.

No more pages to load.