Dorong Penanganan oleh Bareskrim
Aliansi Ormas Islam juga menegaskan langkah hukum yang ditempuh tidak berkaitan dengan kepentingan politik pihak mana pun. Mereka menolak narasi yang menggiring persoalan ini ke ranah politik praktis.
“Kami menolak segala bentuk narasi yang berupaya menggiring persoalan ini ke ranah politik praktis. Penegakan hukum harus objektif, profesional, dan bebas dari intervensi,” tegas Ghufroni.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, mereka meminta agar penanganan perkara tidak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, melainkan tetap ditangani langsung oleh Bareskrim Polri.
Menurut mereka, penanganan di tingkat Bareskrim dinilai lebih menjamin independensi proses hukum, mengingat tingginya sensitivitas dan perhatian publik terhadap kasus tersebut.
“Dengan adanya rencana pihak terlapor untuk meminta maaf kepada Bapak Jusuf Kalla dan umat Islam, tidak serta-merta proses hukum berhenti. Kami akan terus melanjutkan perkara ini hingga tuntas,” pungkasnya.
(red)









