Lebih lanjut, Rukka mengatakan selama Jokowi berkuasa praktik perampasan tanah adat masih kerap terjadi. Selain itu, pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19, seperti vaksinasi, juga belum menyentuh sepenuhnya kelompok masyarakat adat.
Menurutnya, keputusan Jokowi yang kerap mengenakan baju adat tak pernah tercermin pada setiap kebijakannya.
“Integritas itu kan antara penampilan, ucapan, dengan tindakan, dia harus sama, sinkron. Presiden tidak sinkron antara baju dengan tindakannya, dengan ucapannya enggak sama,” katanya.
Jokowi mengenakan pakaian adat Badui, di Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8). Pada tahun-tahun sebelumnya, ia juga memakai baju adat beberapa daerah, seperti adat Sabu, NTT pada 2020; Sasak, NTB pada 2019, hingga adat Bugis pada 2017.
Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan, pakaian yang dipakai Jokowi merupakan bentuk apresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya, sekaligus menangkal stigma negatif Suku Badui.
Suku Badui atau juga dikenal sebagai Orang Kanekes merupakan suku yang bermukim di Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Badui terbagi menjadi dua golongan, Badui Dalam dan Badui Luar.
(red/cnn-indonesia)
