Ia menambahkan, setiap pelaku usaha yang hendak mengirimkan hasil laut ke luar daerah wajib mengajukan permohonan SKAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026.
Setelah permohonan diajukan, tim verifikasi lapangan Dinas Perikanan akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kargo yang akan dikirim.
Menurut Djerol, pengawasan tersebut bertujuan menjaga standar kualitas teripang yang diperdagangkan sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah berharap pengaturan ini dapat menciptakan tata niaga hasil laut yang lebih tertib, memberikan kepastian terhadap kualitas komoditas, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Kepulauan Aru.
Namun, penerapan aturan tersebut di lapangan menghadapi tantangan, terutama karena sebagian masyarakat pesisir mengaku belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan baru tersebut.
Nelayan Benjuring Keluhkan Harga Anjlok, Sosialisasi Dipersoalkan
Di tengah tujuan pelestarian sumber daya laut, kebijakan pembatasan ukuran teripang justru menimbulkan keresahan di kalangan nelayan dan pedagang pengumpul lokal.
Salah satu wilayah yang mengalami gejolak adalah Desa Benjuring, Kecamatan Aru Utara Timur. Masyarakat setempat bahkan sempat menolak menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pemerintah daerah saat kunjungan Bupati Timotius Kaidel bersama jajaran pada 29 Oktober 2026.
