Sementara itu, pedagang, pengumpul dan pengepul dilarang membeli, menampung maupun memperdagangkan teripang kering hasil olahan dengan ukuran di bawah 10 sentimeter.
Selain pembatasan ukuran, pemerintah desa bersama lembaga adat diwajibkan menetapkan dan melindungi Zona Inti atau Met Perlindungan sebagai kawasan larangan tangkap permanen (no-take zone) untuk menjamin regenerasi stok teripang secara alami.
Instruksi tersebut juga melarang penggunaan kompresor angin, peralatan selam SCUBA, bahan kimia beracun atau bius, serta alat pemotong karang. Pemanenan diwajibkan menggunakan metode tradisional, yakni selam bebas (skin diving) atau berjalan kaki ketika air laut surut (bameti).
Dinas Perikanan Perketat Distribusi, SKAI dan NIB Jadi Instrumen Pengawasan
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Hans Djerol, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan instruksi tersebut melalui pengendalian jalur distribusi hasil laut, termasuk penggunaan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan penyesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB).
Saat ditemui Porostimur.com, Djerol mengatakan, pengaturan perizinan usaha menjadi salah satu instrumen untuk memastikan perdagangan teripang berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pelaku usaha yang NIB-nya hanya mencakup perdagangan barang kering dilarang membeli teripang dalam kondisi mentah atau basah. Pelaku usaha yang ingin membeli teripang basah diwajibkan memiliki fasilitas pengeringan yang memenuhi standar teknis,” ungkap Djerol.
