Penolakan tersebut disebut berkaitan dengan belum terbukanya secara transparan isi naskah kesepakatan yang diminta untuk ditandatangani warga.
Dampak kebijakan juga dirasakan langsung oleh nelayan, terutama setelah sejumlah pembeli lokal maupun dari luar daerah menghentikan pembelian teripang karena khawatir hasil tangkapan tidak memenuhi ketentuan ukuran minimum.
“Harga jual teripang di kampung turun drastis. Banyak pembeli lokal maupun nonlokal menghentikan pembelian secara mendadak karena takut melanggar batasan ukuran teripang basah, yakni panjang minimal 20 sentimeter atau berat minimal 300 gram, sementara teripang kering tidak boleh kurang dari 10 sentimeter,” ungkap Benediktus, nelayan asal Desa Benjuring, saat dikonfirmasi Porostimur.com melalui telepon seluler, Sabtu (7/11/2026).
Benediktus menjelaskan, kebijakan tersebut menimbulkan dilema bagi pedagang pengumpul lokal maupun masyarakat yang telah lebih dahulu melakukan pemanenan teripang di kawasan meti sebelum informasi mengenai instruksi bupati diterima.
Menurutnya, informasi mengenai ketentuan baru tersebut baru beredar melalui saluran pesan singkat ketika sebagian masyarakat telah menyelesaikan aktivitas pemanenan.
Padahal, tradisi panen sasi teripang hanya berlangsung sekali dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun. Kondisi itu membuat nelayan menghadapi risiko kerugian apabila hasil panen tidak dapat segera dipasarkan.
