Dalam situasi tersebut, sejumlah pembeli lokal akhirnya tetap membeli hasil tangkapan masyarakat untuk mengurangi kerugian nelayan sekaligus menghindari potensi konflik sosial. Namun, harga pembelian disebut jauh lebih rendah dibandingkan harga normal sebelumnya.
Benediktus menilai, penerapan aturan baru seharusnya disertai sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami ketentuan sebelum aktivitas pemanenan berlangsung.
Informasi yang dihimpun Porostimur.com menyebutkan, dalam kegiatan sosialisasi di Desa Benjuring pada 29 Oktober 2026, warga sempat menolak menandatangani MoU dengan pemerintah daerah. Penolakan itu terjadi karena masyarakat menilai isi naskah kesepakatan belum disampaikan secara terbuka kepada mereka.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya komunikasi dan pelibatan masyarakat adat serta nelayan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya laut.
Upaya menjaga kelestarian teripang sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi tentu membutuhkan aturan yang jelas. Namun, penerapannya juga perlu mempertimbangkan tradisi sasi, siklus panen masyarakat, kesiapan pedagang, serta kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan.
Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang dialog dengan masyarakat Desa Benjuring dan desa-desa pesisir lainnya agar tujuan konservasi tidak justru menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi nelayan tradisional.
