Sampah plastik mengalir dari darat ke laut, menjadikan samudera seperti tempat pembuangan raksasa yang tak pernah tutup. Pesisir terkikis pelan-pelan, seolah negeri ini sedang digerogoti dari tepi.
Konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi terus berulang, seperti drama lama yang tak pernah tamat episodenya.
Dalam situasi seperti ini, Menteri Lingkungan Hidup bukan sekadar pejabat. Ia adalah penjaga garis terakhir.
Tetapi garis itu tidak dijaga dengan pidato. Ia dijaga dengan keputusan yang sering kali tidak populer.
Apakah berani menghentikan izin? Apakah berani menata ulang konsesi? Apakah berani mengatakan bahwa tidak semua investasi adalah berkah?
Di sinilah ujian bagi Jumhur menjadi nyata. Ia tidak lagi cukup menjadi aktivis yang benar. Ia harus menjadi pengambil keputusan yang berani.
Namun keberanian di dalam sistem berbeda dengan keberanian di luar. Di luar, lawan terlihat jelas. Di dalam, lawan sering memakai jas yang sama.
Dan di sinilah peran Prabowo Subianto menjadi penentu. Apakah ia memberi ruang bagi keberanian itu tumbuh, atau justru mengharuskannya menyesuaikan diri dengan irama kekuasaan?
Karena tanpa dukungan politik, seorang menteri lingkungan hidup bisa berubah menjadi sekadar simbol —atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari dekorasi.
