Porostimur.com, Labuha – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut tidak serta-merta mencerminkan seluruh pengelolaan keuangan daerah telah berjalan tanpa masalah.
Dalam pemeriksaannya, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidaktepatan klasifikasi penganggaran pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan nilai mencapai Rp14.486.540.555,44.
Temuan tersebut tertuang dalam dokumen Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 20.A/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, BPK mengidentifikasi dua persoalan utama yang membutuhkan pembenahan serius oleh pemerintah daerah.
Temuan pertama berkaitan dengan ketidaktepatan klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada 25 SKPD.










