Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama DPRD kemudian menyurati kementerian terkait untuk meminta persetujuan pemindahan lokasi pembangunan.
Bahkan, tim kementerian berjumlah 11 orang sempat turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi di Jano. Namun, hujan deras membuat tim tidak dapat menembus kawasan tersebut, baik melalui jalur Gein-Kedi maupun jalur alternatif lainnya.
Setelah mempertimbangkan berbagai kendala teknis dan aksesibilitas, lokasi pembangunan RSP akhirnya dipindahkan ke Kecamatan Ibu.
Pembangunan RSP Menunggu Penyelesaian Rekomendasi Audit dan Kajian Hukum
James menegaskan, dari total pagu anggaran sekitar Rp43 miliar, dana yang benar-benar dicairkan hanya sebesar Rp17 miliar. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan fisik disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diterima pemerintah daerah.
“Dana dari Rp43 miliar itu tidak seluruhnya cair, yang cair hanya Rp17 miliar. Sehingga pembangunan fisik yang dikerjakan disesuaikan dengan uang yang cair. Jika ada sedikit kelebihan pekerjaan, itu adalah tanggung jawab pihak ketiga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Pada 2025, Pemkab Halmahera Barat telah menyurati Kantor Staf Presiden (KSP) dan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas kelanjutan pembangunan RSP.
