James juga menyayangkan polemik pembangunan RSP yang menurutnya kerap dibawa ke ranah politik, sehingga pembahasan mengenai persoalan teknis dan hukum tidak lagi menjadi fokus utama.
“Jadi, kadang-kadang ini menjadi konsumsi politik oleh pihak-pihak yang ribut di luar sana, bukan lagi persoalan hukum,” katanya.
Beasiswa Kedokteran Bukan Bansos, Dana Diterima Langsung Mahasiswa
Selain pembangunan RSP, James turut meluruskan polemik mengenai program beasiswa kedokteran yang dituding tidak tepat sasaran karena sejumlah penerimanya berasal dari keluarga pejabat maupun mantan pejabat.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun (Unkhair) melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Program tersebut dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak putra-putri daerah menjadi tenaga dokter, sehingga kebutuhan sumber daya manusia di sektor kesehatan Halmahera Barat dapat terpenuhi.
Menurut James, tingginya biaya pendidikan kedokteran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada mahasiswa penerima beasiswa.
Karena program tersebut merupakan beasiswa pendidikan, pemerintah daerah tidak membatasi penerima hanya dari keluarga kurang mampu. Itulah sebabnya terdapat mahasiswa dari keluarga pejabat maupun mantan pejabat yang tercatat sebagai penerima.
