Dari proses tersebut, terdapat tiga rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti.
Pertama, audit dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, sebanyak 21 poin rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Dinas Kesehatan Halmahera Barat.
Kedua, pemerintah daerah diminta memperoleh legal opinion atau pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun). Pendapat hukum tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan dan dasar hukum kelanjutan pembangunan RSP.
Ketiga, dilakukan uji kelayakan teknis dengan melibatkan konsultan independen. Berdasarkan hasil kajian tersebut, bangunan RSP dinyatakan layak untuk dilanjutkan pembangunannya.
James mengungkapkan, tindak lanjut ketiga rekomendasi itu telah dibahas dalam rapat di Ternate pada bulan lalu dengan melibatkan Gubernur Maluku Utara, BPKP, Inspektorat Provinsi, Asdatun Kejati Maluku Utara, Kajari Halmahera Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta DPRD.
Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan proyek tersebut setelah seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan hukum terpenuhi.
“Jika semua syarat yang diminta ini beres, program ini akan kita lanjutkan. Jadi, tidak ada yang namanya proyek mangkrak,” tegasnya.
