Berbagai capaian dan tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan Maluku Utara memasuki fase yang tidak cukup hanya mengejar angka cakupan.
CKG harus menghasilkan tindak lanjut. Posyandu aktif harus diikuti peningkatan kualitas layanan. Penemuan TBC dan kusta harus berujung pada pengobatan yang tuntas. Sementara perbaikan sanitasi harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat.
Karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Puskesmas, rumah sakit, pemerintah desa, kader kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan kesehatan di Maluku Utara.
Dengan karakter sebagai provinsi kepulauan, pemerataan akses, distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem rujukan serta pemanfaatan data menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah.
September 2026 pada akhirnya memberikan gambaran bahwa pembangunan kesehatan Maluku Utara tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak pelayanan diberikan, tetapi juga seberapa cepat masalah ditemukan, seberapa luas masyarakat dijangkau, seberapa baik tindak lanjut dilakukan, dan seberapa nyata dampaknya terhadap derajat kesehatan masyarakat.
