Risiko yang perlu diwaspadai, jika kecenderungan semacam ini berlanjut tanpa koreksi, bukan sekadar berkurangnya ruang bersuara, melainkan berkurangnya kapasitas negara sendiri untuk mendeteksi kesalahannya lebih dini, suatu kerugian yang pada akhirnya dipikul bersama, oleh pemerintah maupun warganya.
Membangun Ruang Kritik
Argumen semacam ini tidak lengkap jika berhenti pada satu diagnosis. Ada sejumlah langkah kelembagaan yang dapat memperkuat tata kelola demokratis tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan: partisipasi publik yang bermakna dan bukan seremonial, perumusan kebijakan berbasis bukti, transparansi argumen di balik setiap keputusan besar, forum konsultasi yang dilengkapi mekanisme umpan balik yang jelas, evaluasi kebijakan oleh pihak independen, penguatan fungsi pengawasan parlemen, perlindungan terhadap ruang gerak masyarakat sipil, kemudahan akses informasi publik, pelembagaan saluran umpan balik kebijakan secara permanen, serta evaluasi pasca-implementasi yang dilakukan secara rutin dan hasilnya dipublikasikan. Tidak satu pun dari langkah ini bersifat revolusioner; semuanya sudah menjadi praktik standar tata kelola di banyak negara demokrasi matang, dan karena itu pula ketiadaannya lebih mudah dikenali.
