“Manfaatnya agar mempermudah kerja legislator. Semua dokumen sudah berbasis digital dan akan ada staf yang mendampingi secara teknis,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
Meski disebut sebagai langkah strategis menuju efisiensi kerja dan digitalisasi, pengadaan laptop tersebut menuai sorotan sebagian kalangan. Pasalnya, kebijakan itu dinilai kontras dengan upaya pemerintah daerah yang tengah mendorong penghematan belanja rutin dan efisiensi APBD.
Satgas pengelola anggaran DPRD Sulut menyatakan proses pengadaan telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Namun demikian, nilai total pengadaan yang mencapai lebih dari Rp1,1 miliar tetap menjadi perbincangan publik, terutama dalam konteks prioritas belanja daerah.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, publik kini menanti sejauh mana kebijakan digitalisasi tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas legislator di Sulawesi Utara. (Jufri/beritasatu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
