Dinas Perhubungan menilai bahwa perusahaan tambang menggunakan fasilitas publik secara berlebihan tanpa melakukan kompensasi atau pemeliharaan sebagaimana diatur dalam dokumen ADALALIN.
Perusahaan Diwajibkan Betonisasi dan Pasang Rambu
Dwi juga mengungkapkan bahwa dalam dokumen ADALALIN, perusahaan tambang wajib melakukan perkerasan atau betonisasi jalan, serta memasang rambu lalu lintas dan lampu penerangan di area operasional mereka.
“Faktanya, hampir semua perusahaan yang kami investigasi tidak menjalankan itu. Ini sangat rentan menyebabkan kecelakaan dan konflik sosial,” katanya.
Ultimatum 7 Hari: Pemda Akan Awasi Ketat
Sebagai langkah awal, Dishub Haltim telah menyurati PT ANI dan memberi ultimatum tujuh hari untuk melakukan perbaikan dan betonisasi jalan yang mereka lalui.
“Ultimatum ini juga berlaku untuk semua perusahaan, termasuk PT WKM yang beroperasi di Loleba dan PT NKA di Mornopo. Mereka wajib patuh, karena ini menyangkut keselamatan publik,” ujarnya.
Minta Dukungan Balai Jalan: Jangan Biarkan Dokumen Jadi Formalitas
Dwi Chayono juga menyerukan agar pihak Balai Jalan dan instansi teknis di tingkat provinsi maupun pusat ikut turun tangan melakukan pengawasan, agar dokumen ADALALIN tidak menjadi sekadar formalitas.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada peran pengawasan dari pihak berwenang agar aturan ini benar-benar dijalankan dan perusahaan tidak semena-mena terhadap fasilitas publik,” pungkasnya. (Nahrawi)
