“Kalau data 5.4 miliar itu benar adanya maka menurut beta patut dipertanyakan. Beta tidak bilang patut dicurigai, tapi patut dipertanyakan untuk apa anggaran itu,” tegas gubernur.
Sebagaimana diketahui, selama lim atahun masa pemerintahannya, Gubernur Maluku Murad Ismail tidak pernah menempati rumah jabatanyang berada di Kawasan Mangga Dua itu.
Murad lebih memilih mengendalikan mengendalikan pemerintahan di Maluku dari rumah pribadinya di bilangan Wailela.
Meski tak ditempati, rupanya setiap tahun ada saja anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk membiayai sejumlah proyek terkait rumah dinas itu. Mulai dari biaya renovasi ringan, hingga pengadaan perlengkapan.
Menariknya, rumah dinas bergaya eropa itu kini dalam kondisi rusak berat, sebagaimana diakui Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu.
Berdasarkan penelusunan media ini, pada September 2019, Dinas PUPR langsung membuka lelang terhadap tiga paket proyek yang totalnya mencapai Rp5 miliar, ditujukan untuk rumah Gubernur Maluku.
Tiga item pekerjaan juga ditemukan pada periode Februari-September 2020 untuk rumah jabatan oleh Dinas PUPR, berupa lelang paket proyek rehabilitasi rumah Jabatan Sementara Gubernur dengan nilai HPS Rp5.147.683.360,00. Kontrak ini dimenangkan oleh PT. Bhineka Konstruksi.
