“Anak-anak muda yang belum bekerja harus diberi pelatihan dan kesempatan membangun usaha kreatif. Kita ingin mereka bisa hidup mandiri,” ungkapnya.
Transaksi Tunai Dilarang di Lingkup Pemkot
Wattimena menegaskan, seluruh bentuk transaksi tunai di lingkungan Pemerintah Kota akan dihentikan. Ia telah menginstruksikan agar pembayaran insentif RT/RW, kader posyandu, hingga biaya perjalanan dinas dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank.
“Pemerintah harus jadi teladan. Saya sudah minta Pj Sekkot agar semua pembayaran tidak lagi dilakukan tunai. Ini bagian dari reformasi birokrasi dan pencegahan pungli,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Target Inklusi Keuangan
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mencapai 5,89% pada tahun 2024 dan 5,25% di triwulan I tahun 2025. Angka tersebut tergolong tinggi secara nasional.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada 2045. Untuk tahun 2025 ditargetkan 91%, dan naik menjadi 93% pada 2029. Dalam mendukung target itu, TPAKD Kota Ambon telah merancang sejumlah program unggulan, antara lain business matching UMKM, satu rekening satu pelajar, penguatan bank sampah, perluasan agen LAKUPANDAI, dan perlindungan jaminan kerja bagi sektor informal. (red/mcambon)
