Laturiuw bilang, apakah program kami yang tidak bisa didanai dengan APBD ini bisa dengan dana CSR. Dan itu bisa. Tapi selama ini yang dijalankan oleh BUMN justru dengan Pemprov. Mereka smaoaikan bahwa tidak pernah dikomunikasi oleh Pemkot
“Kalau ada desa yang mau ajukan proposal langsung ke perusahaan. Kemarin kami sudah sampaikan dalam rapat kerja. Kami menegaskan kepada seluruh pimpinan BUMN termasuk BI, Pelindo, Angkasa pura dan PLN bahwa kita tidak perlu menunggu terbentuknya forum TSP sekarang kalau ada kelompok masyarakat yang punya kebutuhan sosial, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lainnya mereka masukan proposal,” urainya.
Jangan lupa kontak, ungkap Laturiuw, dan setelah pengajuan mereka akan lakukan pengecekan lapangan. Karena ini mereka lakukan bukan soal keinginan tapi perintah PP dan UU. CSR bisa menurunkan angka kemiskinan. Diharapkan demikian. (Nicolas)
