Ia mengatakan evaluasi akan mencakup realisasi pendapatan, penyerapan belanja, capaian program serta manfaat anggaran yang telah dirasakan masyarakat.
Selain itu, dinamika pelaksanaan APBD 2026, termasuk perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan.
Karena itu, Ibnu menekankan agar setiap perubahan anggaran dilakukan secara terencana, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD nantinya akan menelaah sejumlah aspek, mulai dari perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer, perubahan kebijakan serta struktur belanja daerah, mekanisme pembiayaan, hingga kesesuaian target program dengan capaian pelayanan dasar.
“Kita harus memastikan bahwa setiap perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, rasional dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Pemda Ajukan APBD Perubahan Lebih dari Rp800 Miliar
Ibnu juga meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap serta tepat waktu.
Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting karena waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa relatif terbatas. Keterlambatan penyampaian dokumen dapat berdampak terhadap pelaksanaan maupun realisasi program yang telah direncanakan.
