“DPRD tidak hanya melihat perubahan APBD dari sisi angka-angka, tetapi juga akan melihat keterkaitan antara anggaran dengan target kinerja dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad mengatakan, rapat paripurna tersebut sekaligus menandai penyerahan resmi Nota Keuangan APBD Perubahan 2026 dari pemerintah daerah kepada DPRD.
Djufri menyebutkan, APBD Perubahan Kabupaten Halbar Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Setelah penyampaian Nota Keuangan, tahapan pembahasan selanjutnya akan memasuki penyampaian pandangan umum anggota DPRD sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Intinya, APBD-P ditawarkan secara resmi oleh Pemda ke DPRD dan setelah ini mungkin ada anggota DPRD yang menyampaikan pandangan umum. Kalau tidak ada, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan,” kata Djufri.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya menjadi ruang bagi DPRD dan Pemkab Halbar untuk memastikan penyesuaian anggaran tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah, target pembangunan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, efektivitas setiap perubahan alokasi akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
