Porostimur.com | Ambon: Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku pada saat melakukan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yaitu persoalan hutang Pemda KKT kepada pihak ketiga sebesar Rp 90 miliar lebih.
“Saat turun pengawasan kemarin, komisi konsen untuk hutang pihak ketiga oleh pemerintah KKT. Memang ada satu kasus yang kemarin juga sempat dibicarakan oleh komisi I dengan pemerintah daerah termasuk Bupati KKT, Petrus Fatlolon terkait hutang tersebut”, Ujar Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (14/6/2021).
Kolatlena menjelaskan, bahwa terdapat hutang pihak ketiga yang sudah ada perintah pembayaran oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, karena kasus ini sudah tertunda beberapa tahun lalu. Oleh sebab itu, Komis I DPRD meminta Pemda KKT untuk dapat melunasi hutang pihak ketiga.
“Memang sudah ada perintah untuk pembayaran, karena itu kami mengingatkan pemerintah KKT dan pemerintah KKT memang punya itikad untuk melunasi hutang pihak ketiga. Hanya karena prosesnya belum ada progres, sehingga komisi meminta ke pemerintah setempat dapat menyelesaikan hutang dengan pihak ketiga”, paparnya.
