Porostimur.com, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera memprioritaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) begitu dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah. Menurutnya, pemenuhan hak ASN harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Desakan tersebut disampaikan Rovik menyusul penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Jasmono, yang sebelumnya menyebut pembayaran TPP belum dapat direalisasikan karena kondisi kas daerah masih belum mencukupi.
“Jika transfer dari pemerintah pusat sudah masuk, saya meminta Pemprov Maluku memprioritaskan pembayaran TPP ASN. Itu adalah hak para pegawai yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Rovik, Rabu (29/7/2026).
TPP Dinilai Hak ASN yang Harus Dipenuhi
Rovik menegaskan, TPP merupakan hak yang wajib diterima ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan tanggung jawab yang mereka emban dalam menjalankan roda pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, ketika kondisi fiskal daerah mulai membaik, pemerintah harus segera menunaikan kewajiban tersebut tanpa menunda lebih lama.
Ia menilai keberadaan ASN sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi ujung tombak pelayanan publik di berbagai sektor.
