Desak Penindakan Tanpa Pandang Bulu
Atas dasar itu, PP Formapas Malut mendorong Kapolri bersama jajaran Bareskrim dan Baintelkam Polri memperkuat pengawasan terhadap seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara.
Riswan juga meminta agar pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar setiap potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, manipulasi laporan produksi, penyimpangan kewajiban penerimaan negara, maupun praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penindakan secara profesional tanpa pandang bulu.
“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan pertambangan tidak hanya menjadi wacana nasional, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya di daerah. Maluku Utara membutuhkan pengawasan yang kuat, independen, dan berkelanjutan. Jangan ada perusahaan yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan modal atau kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.











