Porostimur.com, Ambon – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon secara resmi melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku terkait penanganan tambang emas Gunung Botak yang dinilai semakin tidak transparan dan dipenuhi distorsi informasi publik.
Somasi tersebut disampaikan langsung ke bagian Humas dan Protokoler Kantor Gubernur Maluku, lalu dilanjutkan dengan konferensi pers di halaman Kantor Gubernur, Kamis (4/6/2026).
Soroti Distorsi Informasi dan Sikap Pemerintah
Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, menegaskan bahwa persoalan Gunung Botak tidak hanya berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga menyangkut kegagalan komunikasi publik pemerintah.
“Kami melihat ada upaya sistematis mereduksi substansi persoalan Gunung Botak. Yang disorot bukan masalahnya, tapi siapa yang bicara. Bahkan muncul serangan buzzer yang mencoba mendeligitimasi gerakan mahasiswa, sementara pemerintah justru memilih diam. Ini komunikasi publik yang gagal total,” tegas Renno.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan sikap terbuka kepada publik, baik terkait penanganan di lapangan, penggunaan anggaran, maupun kinerja Satuan Tugas.
Tuntutan Transparansi dan Klarifikasi
Dalam isi somasi, GMKI menilai persoalan Gunung Botak merupakan krisis multidimensi yang mencakup aktivitas tambang ilegal, potensi pencemaran bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang belum pernah dijelaskan secara terbuka.
