Porostimur.com, Jakarta – Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Palangkaraya menggelar aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut bertujuan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan konspirasi tambang ilegal di Halmahera Timur.
Dalam tuntutannya, massa meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfatt, terkait dugaan keterlibatannya dalam praktik yang disebut-sebut meloloskan aktivitas pertambangan ilegal.
Audiensi dan Respons Lembaga Hukum
Demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu mendapat respons dari kedua lembaga. Perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dan menyerahkan sejumlah data yang mereka miliki.
Di kantor KPK, massa diterima oleh pihak Humas. Sementara di Kejaksaan Agung, audiensi dilakukan bersama Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).
Hasil pertemuan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan.
“Secara kelembagaan, Kejaksaan akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan meneruskan penanganannya ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus),” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
