Porostimur.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Pemerintah menegaskan, percepatan proyek migas berskala nasional tersebut harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat secara adil, transparan, dan memberikan kepastian.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Gubernur Minta Kompensasi Segera Dibayarkan
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.
