Porostimur.com, Saumlaki – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya fenomena spekulan atau “cukong” tanah di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Karena itu, pemerintah meminta agar proses pembebasan lahan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan hak masyarakat adat sebagai pemilik asli.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan menyamakan perlakuan terhadap masyarakat yang memiliki tanah secara turun-temurun dengan pihak-pihak yang baru membeli lahan setelah proyek mulai berjalan.
“Saya tahu di sini ada abuleke. Saya membagi tiga klasifikasi,” kata Bahlil kepada wartawan usai menghadiri groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Saumlaki, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kategori pertama adalah masyarakat adat yang sejak turun-temurun memiliki hak atas tanah tersebut. Kategori kedua ialah warga lokal yang memperoleh tanah melalui transaksi jual beli antarmasyarakat jauh sebelum proyek dimulai, misalnya karena pemilik sebelumnya membutuhkan biaya pendidikan atau kebutuhan keluarga lainnya.
Sementara kategori ketiga adalah pihak-pihak yang membeli lahan ketika proyek Blok Masela mulai berjalan dan nilai tanah meningkat akibat adanya investasi besar.
