Ia juga mengaku prihatin setelah melihat peta persebaran program Desa Devisa yang dinilai belum menyentuh banyak daerah di Indonesia Timur.
“Masyarakat di Indonesia Timur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan, dan kesempatan mengembangkan potensi ekspor daerah sebagaimana wilayah lainnya,” tegas Hillary.
Menurutnya, banyak komoditas unggulan dari Sulawesi, Maluku hingga Papua memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor, namun belum memperoleh dukungan optimal melalui program Desa Devisa maupun skema pembiayaan ekspor.
Karena itu, ia meminta LPEI menyusun langkah konkret untuk memperluas jangkauan program ke kawasan timur melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta pemetaan potensi ekspor di daerah.
DPR Siap Bantu Koordinasi dengan Daerah
Hillary menegaskan, anggota Komisi XI DPR RI siap membantu menjembatani koordinasi dengan pemerintah daerah apabila dibutuhkan untuk mempercepat perluasan program.
“Kalau memang membutuhkan dukungan untuk mengidentifikasi potensi di daerah, manfaatkan kami sebagai anggota dewan. Jangan sampai Indonesia Timur terus kosong dari program-program strategis pemerintah,” ujarnya.
Selain mendorong pemerataan program, Hillary juga mengingatkan pentingnya kesiapan LPEI, PT SMI, dan Kementerian Keuangan menghadapi dinamika perdagangan global yang terus berubah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan memiliki daya tahan menghadapi perubahan regulasi ekspor maupun fluktuasi pasar komoditas internasional.
