Padahal, Anies tidak harus masuk kabinet untuk membuktikan bahwa dirinya menerima hasil Pilpres 2024. Ia juga tidak kehilangan hak untuk menempuh jalan politiknya sendiri, termasuk jika masih ingin memperjuangkan kepemimpinan nasional pada 2029. Menjadi menteri bukan kehinaan, tetapi tidak menjadi menteri pun bukan tanda kegagalan.
Di sinilah ironi itu bermula. Seorang yang dahulu mendukung Anies kini merasa perlu menunjukkan jalan yang sebaiknya ditempuh Anies. Kita tidak perlu buru-buru menuduh ada maksud tersembunyi di balik saran tersebut. Cukup kita amati sekilas apa yang dikatakannya, bagaimana saran itu membingkai posisi Anies, dan apa yang sesungguhnya dituntut oleh etika politik: bukan sekadar kebebasan memilih jalan sendiri, melainkan juga kesediaan menghormati jalan yang dipilih orang lain.
Dalam politik, berpindah haluan bukanlah dosa. Dukungan bukan sumpah setia yang mengikat seseorang sampai akhir hayat. Orang bisa mengubah pandangan, menimbang ulang pilihan, lalu menemukan tempat baru untuk melanjutkan perjuangannya. Karenanya, yang perlu diuji bukan semata-mata perpindahannya, melainkan sikap yang tumbuh setelah ia berpindah.
Syahganda Nainggolan pernah mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Kini, ia berada di lingkungan pemerintahan Prabowo Subianto. Itu pilihan politik yang menjadi haknya. Tidak ada gunanya mempersoalkan seseorang hanya karena ia memilih berdiri di barisan yang berbeda. Politik memang menyediakan kemungkinan untuk berubah, bahkan ketika perubahan itu membuat kawan lama berdiri di seberang jalan.
