“Ada permasalahan ditingkat pusat, dimana penetapan Lokpri oleh K/L untuk pembangunan Kawasan Perbatasan tidak inline (berbeda) dengan Lokpri dalam Renduk BNPP dan RPJMN,” tambahnya.
Kendala lain yang terus diselesaikan BNPP adalah, pembangunan Pasar Olilit, Saumlaki dengan nilai Rp72,7 miliar yang merupakan direktif Presiden Jokowi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dalam proses lelang terjadi sanggahan dan/atau banding oleh para Kontraktor, yang mengikuti lelang.
“Saat ini lokasi pasar telah dikosongkan oleh masyarakat secara mandiri, dan sementara ini mereka berjualan di tempat seadanya tidak jauh dari lokasi pasar yang akan dibangun,” ungkapnya. (Keket)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
