Porostimur.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu bersama beberapa kementerian dan lembaga (K/L) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 17 Oktober – 19 Oktober 2023, lalu.
Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan pemberian bantuan, kunjungan lapangan dan diskusi bersama K/L yang menjadi anggota BNPP dalam menjalankan kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023.
Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan bahwa dalam diskusi bersama K/L, Penjabat bupati dan organisasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mencatat dan memetakan beberapa pokok permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan.
Salah satunya, lanjut Jeffry, bahwa dirinya mendapat laporan bahwa, biaya aksesibilitas ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat mahal karena hanya dilayani oleh pesawat Aerei da Transporta Regionale (ATR) dengan kapasitas 72 penumpang.
Selain itu, dalam hal penyaluran bansos, ada keterlambatan karena pemanfaatan penyalur hanya menggunakan PT. Pos dan Bank Mandiri. Sementara kedua penyalur ini belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil di kawasan perbatasan, sehingga menyebabkan biaya tinggi untuk menjangkaunya.
