Porostimur.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu bersama beberapa kementerian dan lembaga (K/L) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 17 Oktober – 19 Oktober 2023, lalu.
Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan pemberian bantuan, kunjungan lapangan dan diskusi bersama K/L yang menjadi anggota BNPP dalam menjalankan kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023.
Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan bahwa dalam diskusi bersama K/L, Penjabat bupati dan organisasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mencatat dan memetakan beberapa pokok permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan.
Salah satunya, lanjut Jeffry, bahwa dirinya mendapat laporan bahwa, biaya aksesibilitas ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat mahal karena hanya dilayani oleh pesawat Aerei da Transporta Regionale (ATR) dengan kapasitas 72 penumpang.
Selain itu, dalam hal penyaluran bansos, ada keterlambatan karena pemanfaatan penyalur hanya menggunakan PT. Pos dan Bank Mandiri. Sementara kedua penyalur ini belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil di kawasan perbatasan, sehingga menyebabkan biaya tinggi untuk menjangkaunya.
“Sedangkan bandaranya sudah mampu didarati oleh pesawat Boeing!” jelas Jeffry kepada jurnalis porostimur.com, Jumat (27/10/2023).
Jeffry juga menjelaskan, selain itu BNPP akan terus mendorong percepatan pembangunan SD 1 Saumlaki yang sat ini belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena adanya permintaan dari Pemda Kepulauan Tanimbar untuk memindahkan lokasi pembangunan.
SD 1 Saumlaki saat ini akan dipindahkan tempat yang baru yang lebih luas yakni dengan kurang lebih 5000 meter persegi. Lokasi saat ini hanya kurang lebih 1000 meter persegi.
“Pertimbangan lain, gedung sekolah eksisting masih dapat digunakan untuk kebutuhan belajar dan aktivitas lain. Oleh karena itu masih menunggu proses persetujuan pemindahan lokasi oleh Kementerian PUPR sebagai pelaksana kegiatan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, masih banyak kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum menjadi fokus pembangunan Lokasi Prioritas (Lokpri). Sehingga belum mendapatkan prioritas intervensi melalui pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan belum masuknya sejumlah kecamatan ke dalam Lokpri, lanjut Jeffry, tidak menjadi bagian dari menu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh K/L dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengingat usulan program/kegiatan di kecamatan Lokpri melalui mekanisme bottom-up yang diajukan oleh Pemda melalui Aplikasi KRISNA.
“Ada permasalahan ditingkat pusat, dimana penetapan Lokpri oleh K/L untuk pembangunan Kawasan Perbatasan tidak inline (berbeda) dengan Lokpri dalam Renduk BNPP dan RPJMN,” tambahnya.
Kendala lain yang terus diselesaikan BNPP adalah, pembangunan Pasar Olilit, Saumlaki dengan nilai Rp72,7 miliar yang merupakan direktif Presiden Jokowi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dalam proses lelang terjadi sanggahan dan/atau banding oleh para Kontraktor, yang mengikuti lelang.
“Saat ini lokasi pasar telah dikosongkan oleh masyarakat secara mandiri, dan sementara ini mereka berjualan di tempat seadanya tidak jauh dari lokasi pasar yang akan dibangun,” ungkapnya. (Keket)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
